TRITIS.CO, SLEMAN – Uji coba program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan skema prasmanan di SD Negeri Soprayan, Girikerto, Turi, Sleman, menuai sorotan. Pelibatan siswa sebagai pramusaji dalam pembagian makanan dinilai berpotensi mengganggu kegiatan belajar serta mengurangi waktu istirahat anak.
Kritik tersebut disampaikan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Persatuan Orang Tua Peduli Pendidikan (Sarang Lidi), Yuliani Putri. Ia mempertanyakan kebijakan yang membuat siswa ikut bertugas melayani pembagian makanan dalam skema prasmanan.
Menurut Yuliani, siswa datang ke sekolah dengan tujuan utama belajar. Karena itu, pekerjaan yang berkaitan dengan pelayanan makanan semestinya tidak dibebankan kepada siswa, terlebih jika tugas tersebut membuat mereka kelelahan atau terlambat kembali mengikuti pembelajaran.
“Saya menolak karena itu juga mengganggu proses belajar mengajar si anak. Terus, anak kalau ditugaskan kayak gitu, kan anak capek. Anak itu datang ke sekolah, tugasnya bukan membagi MBG, tapi dia menuntut ilmu. Lah, (pegawai) SPPG-nya terus tugasnya apa? Wong mereka yang menikmati gaji,” ujar Yuliani, Rabu (7/10/2026).
Skema prasmanan sendiri dinilai memiliki sisi positif karena memungkinkan siswa mengambil makanan sesuai kebutuhan sehingga berpotensi mengurangi makanan yang tersisa. Namun, menurut Yuliani, penerapan skema tersebut perlu memperhatikan pembagian tugas dan perlindungan terhadap hak anak.
Yuliani menilai kegiatan menyiapkan dan membagikan makanan merupakan bagian yang seharusnya ditangani oleh petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), bukan menjadikan siswa sebagai tenaga pelayanan.
Ia khawatir keterlibatan siswa dalam pembagian makanan membuat waktu belajar mereka berkurang. Apalagi, siswa yang bertugas sebagai pramusaji berpotensi membutuhkan waktu lebih lama sebelum kembali mengikuti pelajaran.
“Kalau skema prasmanan mau diterapkan, ya yang memasak dan menyiapkan makanan harus bertanggung jawab membagikannya. Jangan dibebankan kepada anak-anak,” tegasnya.
Yuliani juga menawarkan alternatif distribusi melalui kantin sekolah. Menurut dia, apabila memungkinkan secara aturan dan mekanisme anggaran, distribusi makanan dapat melibatkan tenaga orang dewasa, termasuk masyarakat atau wali murid, sehingga tidak menggunakan tenaga siswa sekolah dasar.
Ia mengibaratkan kondisi tersebut seperti layanan katering dalam sebuah acara.
“Contoh saja katering. Kalau aku mantu misalnya, ada katering, yang kerja kan katering. Bukan keluarga saya yang melayani tamu-tamu. Kok terus pinjam tenaga anak-anak, kan kurang pas kalau seperti itu,” ujarnya.
Selain waktu belajar, Yuliani juga menyoroti waktu istirahat siswa. Menurutnya, jam makan yang bertepatan dengan waktu istirahat seharusnya tetap memberikan kesempatan kepada anak untuk bersantai, bermain, minum, dan memulihkan tenaga setelah mengikuti pelajaran.
Ia khawatir siswa yang mendapatkan tugas sebagai pramusaji justru kehilangan sebagian waktu tersebut karena harus melayani teman-temannya.
“Hak anak ini jangan dirampas oleh MBG atau SPPG yang mempunyai keuntungan yang sangat luar biasa. Apalagi itu bukan program sekolah,” imbuhnya.
Karena itu, Yuliani meminta mekanisme pelaksanaan MBG dengan skema prasmanan dievaluasi, terutama menyangkut pembagian tugas antara SPPG, sekolah, dan siswa.
Sorotan terhadap skema prasmanan juga datang dari Direktur Caksana Institut, Wasingatu Zakiyah. Ia menilai kebijakan teknis atau petunjuk pelaksanaan (juknis) terkait uji coba skema tersebut masih perlu dikaji secara mendalam.
Evaluasi diperlukan agar tujuan program MBG untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa tidak justru menimbulkan persoalan baru dalam pelaksanaannya.
Pelibatan siswa dalam distribusi makanan juga perlu dilihat dari aspek waktu belajar, waktu istirahat, keselamatan, pembagian tanggung jawab, serta kesesuaian dengan ketentuan pelaksanaan program MBG.
Dengan demikian, skema prasmanan dapat tetap dikembangkan untuk mengurangi sisa makanan tanpa menggeser tanggung jawab pelayanan makanan kepada siswa. (Djj)
