TRITIS.CO SEMARANG, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan penanganan ruas Jalan Randublatung–Cepu di Kabupaten Blora tetap berjalan. Saat ini proyek perbaikan jalan tersebut telah memasuki tahap pelelangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp5,276 miliar pada tahun 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, mengatakan anggaran tersebut difokuskan untuk memperbaiki ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat di wilayah Desa Kediren, Kecamatan Randublatung.
“Sesuai arahan Pak Gubernur, desain teknis akan dievaluasi agar panjang jalan yang diperbaiki dapat ditambah,” ujar Henggar di Semarang, Senin (1/6/2026).
Menurut Henggar, Pemprov Jateng sebelumnya juga telah melakukan penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu sepanjang 2,611 kilometer yang berada di Desa Petak, Dinding, dan Betekan pada tahun 2025. Pekerjaan tersebut menelan anggaran sebesar Rp19,92 miliar.
Secara keseluruhan, selama periode 2025–2026, Pemprov Jateng mengalokasikan anggaran sekitar Rp45,86 miliar untuk penanganan jalan provinsi di Kabupaten Blora dengan total panjang mencapai 101,5 kilometer.
Selain melalui APBD Provinsi Jawa Tengah, pemerintah juga mengupayakan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat melalui Program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
“Terdapat tiga ruas jalan di Kabupaten Blora yang kami usulkan masuk Program IJD. Mudah-mudahan seluruhnya dapat terealisasi dengan baik,” kata Henggar.
Berdasarkan data Pemprov Jateng, pada tahun 2026 telah diajukan dukungan pendanaan kepada Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp46,6 miliar untuk percepatan penanganan ruas Singget–Doplang–Cepu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta seluruh jajaran pemerintah daerah untuk merespons cepat berbagai keluhan masyarakat terkait kondisi infrastruktur.
Menurutnya, berbagai laporan yang muncul di media sosial harus menjadi bahan evaluasi agar pemerintah semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
“Jangan asal-asalan. Harus dikerjakan secara profesional,” tegas Luthfi.
Ia juga meminta agar ruas jalan dengan tingkat kerusakan berat menjadi prioritas utama dalam penanganan.
“Begitu ada jalan berlubang dan sudah rusak berat, maka harus menjadi skala prioritas penanganannya,” tambahnya.
Pemprov Jawa Tengah juga menyampaikan apresiasi atas kritik dan masukan yang disampaikan masyarakat. Pemerintah menilai partisipasi publik menjadi bagian penting dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, baik di bidang infrastruktur maupun sektor lainnya seperti pendidikan, kesehatan, pangan, dan perumahan. (DJ)