TRITIS.CO, SEMARANG — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menjadikan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model dalam percepatan penanganan tengkes atau stunting. Kedua daerah tersebut dinilai berhasil menekan prevalensi stunting hingga sekitar 2 persen.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat 9,93 persen. Angka tersebut menunjukkan tren penurunan sejak 2024. Namun, kesenjangan antarwilayah masih cukup terlihat.
Sejumlah daerah masih mencatat prevalensi relatif tinggi, antara lain Wonosobo 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.
Di sisi lain, Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang telah mencatat prevalensi sekitar 2 persen.
Kondisi tersebut mendorong Pemprov Jateng meminta daerah dengan angka stunting tinggi untuk mempelajari praktik penanganan yang telah dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang.
“Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang,” kata Ahmad Luthfi.
Luthfi mengatakan penanganan stunting harus dilakukan secara bersama dan komprehensif sesuai kewenangan masing-masing. Upaya tersebut melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan hingga pemerintah desa.
Menurutnya, tingginya angka stunting dapat dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari persoalan gizi, lingkungan yang kurang bersih, sanitasi, hingga pola hidup masyarakat.
Karena itu, daerah yang masih memiliki prevalensi stunting tinggi diminta melakukan pendataan secara valid. Data tersebut menjadi dasar agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan dapat berlangsung secara berkelanjutan.
Target Nasional 2029
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen.
Sementara itu, pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional pada 2029 berada pada kisaran 14–15 persen.
Menurut Eddy, pencapaian target tersebut membutuhkan komitmen kepala daerah dan seluruh instansi terkait. Penanganan stunting tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja karena berkaitan dengan berbagai persoalan, seperti gizi, lingkungan, sanitasi, dan infrastruktur.
Ia juga menyebut praktik baik dari Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang dapat direplikasi di daerah lain.
“Tadi juga ada good lessons (pelajaran baik) dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia,” ujarnya.
Eddy berharap langkah yang dilakukan Jawa Tengah dapat menjadi pemicu bagi daerah lain untuk memperkuat upaya percepatan penurunan stunting.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia masih menjadi pekerjaan yang harus diselesaikan bersama.
Ia menyebut penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), terutama bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Sinergi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas intervensi karena pemerintah daerah memiliki dukungan untuk mendayagunakan sasaran program sesuai tujuan MBG. (Djj)
