TRITIS.CO | SEMARANG – Pajak kendaraan bermotor yang dibayarkan masyarakat Jawa Tengah ternyata kembali dirasakan manfaatnya oleh warga hingga pelosok desa. Melalui program Bantuan Keuangan Pemerintah Desa (Bankeupemdes) Tahun 2026, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana desa.
Dana tersebut akan disalurkan ke 13.093 titik kegiatan yang tersebar di 29 kabupaten se-Jawa Tengah. Program ini menjadi salah satu bentuk nyata pemanfaatan pendapatan daerah yang berasal dari pajak masyarakat.
Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dispermadesdukcapil Jawa Tengah, Eko Sukoco, menjelaskan bahwa sebagian besar anggaran Bankeupemdes bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama pajak kendaraan bermotor.
“Pajak yang selama ini dibayarkan masyarakat akan kembali kepada masyarakat, salah satunya melalui bantuan keuangan sarana dan prasarana desa. Tahun 2026 jumlah Bankeupemdes mencapai Rp1,7 triliun,” ujar Eko, Senin (15/6/2026).
Menurutnya, bantuan tersebut dimanfaatkan untuk berbagai pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga, mulai dari jalan desa, jembatan, saluran irigasi, drainase, hingga fasilitas pendidikan, sosial, budaya, dan olahraga.
Nilai Bankeupemdes tahun 2026 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1,6 triliun. Kenaikan anggaran ini menunjukkan komitmen Pemprov Jateng di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dalam memperkuat pembangunan desa.
“Dana yang beredar melalui bantuan ini diyakini mampu memberikan multiplier effect bagi perekonomian desa karena melibatkan tenaga kerja dan material lokal,” tambahnya.
Besaran bantuan yang diterima desa bervariasi, mulai Rp50 juta hingga Rp200 juta, tergantung jenis kegiatan yang dilaksanakan.
Desa Banyubiru Rasakan Manfaat Nyata
Salah satu desa penerima manfaat adalah Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang. Pada 2025 lalu, desa tersebut memperoleh bantuan untuk pembangunan talud drainase dan talud penahan tebing di sejumlah dusun.
Kepala Desa Banyubiru, Sri Anggoro Siswaji, mengatakan bantuan Rp200 juta digunakan untuk pembangunan talud drainase di Dusun Cerbonan dan Tegalwuni. Sementara bantuan Rp50 juta dimanfaatkan untuk membangun talud penahan tebing di Dusun Dangkel.
“Manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. Selain mengurangi risiko banjir dan longsor, pembangunan ini juga mendukung pengembangan kawasan wisata desa,” jelasnya.
Ia menambahkan, seluruh pekerjaan dilakukan dengan pola pemberdayaan masyarakat. Dana yang masuk ke rekening desa dikelola bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dengan melibatkan tenaga kerja lokal serta pembelian material dari toko-toko setempat.
“Yang mengerjakan warga, pembelanjaannya juga di desa. Jadi uangnya berputar kembali ke masyarakat,” katanya.
Sebagai bentuk transparansi, pemerintah desa juga memasang papan informasi proyek dan mempublikasikan kegiatan melalui media sosial desa agar masyarakat mengetahui sumber dana serta hasil pembangunan.
Warga Merasakan Dampaknya
Ketua RT 3 RW 7 Dusun Tegalwuni, Teguh Purono, mengaku pembangunan talud drainase membawa perubahan besar bagi lingkungannya. Saluran air yang sebelumnya sering tersumbat kini menjadi lebih lancar sehingga risiko banjir berkurang.
“Sebelumnya sering terjadi genangan karena aliran air tidak lancar. Setelah ada talud, air mengalir dengan baik dan juga membantu pengairan lahan pertanian warga,” ujarnya.
Pembangunan tersebut juga dikerjakan secara gotong royong oleh warga dari enam RT sehingga pekerjaan dapat diselesaikan tepat waktu.
Hal serupa dirasakan warga Dusun Dangkel, Sugiarto. Ia mengatakan kawasan yang sebelumnya rawan longsor kini menjadi lebih aman setelah dibangun talud penahan tebing.
“Sekarang warga merasa lebih nyaman. Jalan tidak lagi tertutup material longsoran, lingkungan juga terlihat lebih rapi dan indah,” tuturnya.
Menurut Sugiarto, program tersebut menjadi bukti bahwa pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar kembali dalam bentuk pembangunan yang manfaatnya bisa dirasakan secara langsung.
“Warga senang karena manfaatnya nyata. Ini membuat masyarakat semakin paham bahwa pajak yang dibayarkan akan kembali untuk kepentingan bersama,” tandasnya.
Sumber : Humas Jateng
Editor : DJJ